Thursday, May 24, 2012

PERNYATAAN SIKAP ANGGOTA IKATAN ARSITEK INDONESIA NON BLOK (IAI – N)


Kepada Yth
Anggota IAI cabang Malang

Dengan Hormat,
Berkaitan dengan Munaslub tanggal 2 juni 2012 di Surabaya, kami selaku pengurus perlu menginformasikan tentang kondisi IAI secara nasional pada masa transisi.
dengan ramainya pemberitaan dan isu yang berkembang semoga email ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi anggota, sehingga apabila nanti hadir di Munaslub di surabaya, sudah mengetahui kondisi IAI melalui informasi yang akurat, bukan karena informasi yang tidak jelas.

dalam kaitannya dengan Kondisi IAI nasional yang ramai dengan perbedaan pendapat yang mengarah pada 2 kelompok besar yang berbeda pendapat maka IAI cabang Malang tidak ingin terlibat dalam konflik nasional yang banyak berkepentingan untuk menyeret IAI cabang Malang, untuk memihak pada salah satu kelompok.
untuk itu kami kirimkan Pernyataan Sikap Anggota IAI Non Blok, yang terbukti telah mampu meredam perbedaan dan perdebatan di Mailist IAI-architect nasional.

dan Pernyataan sikap tersebut telah saya sampaikan pada Forum Rekonsiliasi yang telah digagas oleh Mantan-Mantan Ketua IAI nasional (Syahrul Syarif, Suntana Djatnika, Dharmawan)  dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Ir. Azwar Abubakar. yang pada kesempatan forum tersebut juga dihadiri oleh Dewan Caretaker Nasional (Budi Sukada, Robby Dwiarko, Tabah  Nugroho), Dewan Kehormatan Nasional (Adhi Mursyid, Yori Antar, Zahri Zunaid)  dan juga dihadiri oleh Han Awal, dan beberapa Ketua IAI Daerah dan Cabang Malang.

bersamaan dengan email ini kami lampirkan surat pemberitahuan kepada Dewan Caretaker nasional tentang Hasil Musyawarah/Rapat Anggota yang memiliki Hak Suara pada Munaslub. dan Perlu kami beritahukan Daftar Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara telah dikeluarkan oleh Sekretariat nasional adalah berdasarkan Anggota yang telah lunas Iuran tahun 2011. 

pada lampiran juga terdapat undangan untuk seluruh anggota IAI untuk hadir pada Munaslub di surabaya, tanggal 2 juni 2012.

demikian email ini kami sampaikan semoga bermanfaat.

salam kesejawatan

haris wibisono, IAI




--------------------------------------------




--------------------------------------



PERNYATAAN SIKAP ANGGOTA
IKATAN ARSITEK INDONESIA NON BLOK
(IAI – N)

Rekan-rekan Arsitek sebangsa dan Setanah Air …

Setelah mencoba menelaah dengan jernih dan seksama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI,  Struktur Organisasi IAI, dokumen-dokumen terkait, serta mencermati perkembangan termutakhir dari permasalahan di tubuh IAI Nasional yang dimulai dari Munas XIII di Balikpapan tanggal 26-27 Nopember 2011, Forum Konsultasi Nasional IAI di Denpasar tanggal 5 Pebruari 2012, dikeluarkannya Maklumat Dewan Kehormatan IAI Nasional tanggal 26 Maret 2012, serta Pernyataan Sikap Anggota IAI pada tanggal 2 April 2012 hingga kini, maka kami mencoba mengemukakan beberapa fakta dokumentatif dan catatan guna menempatkan permasalahan pada duduk perkaranya, terlepas dari permasalahan pro-kontra dengan pihak-pihak yang saling dan sedang berseberangan pendapat :

1.        Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi IAI (AD IAI pasal 16 ayat 2, pasal 17 ayat 2, Bagan Struktur Organisasi IAI), yang disanalah dipilihnya dan disahkannya Ketua Umum IAI Nasional (AD IAI pasal 21 ayat 21e) dan ditetapkannya Dewan Kehormatan Nasional (AD IAI pasal 21 ayat 2f).

2.        Munas IAI XIII sampai dengan waktu yang ditentukan tidak bisa menjalankan proses pemilihan ketua umum (deadlock), sehingga Munas menyepakati membentuk Dewan Caretaker (CT)  yang diamanahkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) selambat-lambatnya 3 bulan setelah adanya permintaan Munaslub di Munas (ART pasal 21 ayat 3a).
Definisi, peran dan tanggung jawab Dewan Caretaker tidak tercantum dalam AD/ART atau belum ada yurisprudensi-nya. Namun karena Dewan Caretaker adalah hasil dari kesepakatan Munas yang merupakan forum tertinggi di IAI, maka Dewan Caretaker merupakan sebuah organ yang legal dan memiliki legitimasi untuk melaksanakan hal yang telah diamanahkan oleh Munas kepada Dewan Caretaker.

3.        Menurut ART IAI pasal 21 ayat 3b bahwa yang berkewajiban menyelenggarakan Munaslub adalah Rakernas bukan Dewan Caretaker. Untuk menyikapi hal tersebut dan agar tidak melanggar ART IAI, maka Dewan Caretaker menginisiasi acara Forum Konsultasi Nasional (Forkonas) pada tanggal 5 Pebruari 2012 di Denpasar, dengan mengundang Pengurus Daerah/Cabang IAI seluruh Indonesia, Dewan
Kehormatan, Dewan Pendidikan dan Dewan Keprofesian.

4.        Menurut copy daftar hadir yang ada pada kami bahwa pada acara Forkonas (sesuai dengan poin4) dihadiri oleh 5 orang delegasi dari Dewan Caretaker,  22 orang delegasi Pengurus Daerah/Cabang, 1 orang delegasi dari Dewan Kehormatan, 1 orang delegasi dari Dewan Pendidikan, 1 orang delegasi dari Dewan Profesi, 6 orang delegasi dari Pokja AD/ART.

5.        Dalam ART IAI Pasal 20 tentang Kuorum ayat 1 menyatakan, “Musyawarah
dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta
yang berhak hadir, seperti yang dimaksud pada Pasal 7 (2).” Bila
mengacu dari daftar hadir Forkonas IAI maka Forkonas IAI telah dianggap sah
karena telah dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang berhak
hadir.

6.        Menurut ART IAI pasal 23 ayat 1 tentang Rakernas, poin e menyatakan :
”Dalam rakernas hak suara dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut:
1.     Pengurus Nasional 1 (satu) suara
2.     Dewan Kehormatan Arsitek 1 (satu) suara
3.     Pengurus Daerah/ Cabang masing-masing 1 (satu) suara”
Sehingga peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam Forkonas (yang kemudian disepakati oleh peserta Fokornas setara dengan Rakernas) adalah seperti yang tercantum dalam ART IAI pasal 23 ayat 1.a tersebut diatas.

7.        Pada Forkonas tersebut menghasilkan 3 kesepakatan, dalam hal ini kami akan memberikan catatan khusus terhadap Kesepakatan no.01 poin a dan b karena pada poin inilah kunci permasalahannya.
a.         Kesepakatan no.01.a : “bahwa Rapat Forum Konsultasi Nasional Ikatan Arsitek Nasional Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Werdaphura, Denpasar, Bali pada hari Minggu, tanggal 5 Pebruari 2012 adalah setara dengan Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia” (penebalan oleh penulis).
b.         Kesepakatan no.01.b :”Oleh karena itu segala keputusan yang dikeluarkan oleh Rapat Forum Konsultasi Nasional Ikatan Arsitek Indonesia mempunyai kekuatan sebagaimana halnya Rapat Kerja Nasional seperti yang tertera di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang saat ini berlaku.”
Karena definisi, peran dan tanggung jawab Dewan Caretaker dan Forkonas tidak ada dalam AD/ART IAI maka kesepakatan diatas adalah sebuah upaya agar hasil keputusan dalam Forkonas tidak melanggar
AD/ART IAI.

8.        Pada kesepakatan Forkonas IAI no.02.b : “Menetapkan tempat Munaslub IAI tahun 2012 di Surabaya Sabtu, 2 Juni 2012.” Bila mengacu pada ART IAI pasal 21 ayat 3a, maka Munaslub hasil
kesepakatan no.02 di Forkonas IAI melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh ART IAI yang seharusnya paling lambat 27 Pebruari 2012.

9.        Pada kesepakatan Forkonas IAI no.03.e. menyatakan bahwa : “Masing-masing daerah/cabang/perwakilan akan mengadakan pemilihan 1 anggota 1 suara dihitung di daerah lalu hasil pemenang sebagai 1 suara dibawa ke Munaslub untuk dibuat rekapitulasi secara nasional”.
Bila mengacu pada AD IAI pasal 28 ayat 1 yang berbunyi : “Dalam musyawarah/musyawarah khusus/musyawarah luar biasa dan rapat di tingkat nasional/daerah/cabang, hak suara peserta adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota yang mempunyai hak suara”, maka Munaslub hasil kesepakatan Forkonas IAI no.03.e tidak berseseuaian dengan AD IAI.

10.    Pada poin 4 Maklumat tersebut dinyatakan, “Dewan Kehormatan IAI akan segera memprakarsai langkah-langkah menuju terselenggaranya Munaslub IAI dan pemilihan Ketua Umum IAI yang sesuai seutuhnya dengan AD/ART IAI”, maklumat ini juga akan melanggar ART IAI pasal 21 ayat 3b yang
menyatakan : “Dalam hal pengurus nasional belum atau tidak dapat menyelenggarakannya, Rakernas berkewajiban menyelenggarakan Munaslub”. Jadi pelaksanaan Munaslub bukan tugas dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Nasional, melainkan Rakernas.

11.    Pada tanggal 2 April 2012 keluar Pernyataan Sikap Anggota IAI. Secara khusus kami tidak bersepakat dengan poin 2 yang menyatakan : “Mengingat selama 3 bulan masa tugas Caretaker IAI tidak berhasil menyelenggarakan Munaslub, maka kami meminta kepada Dewan Kehormatan IAI untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk menyelenggarakan Munaslub”, karena tidak bersesuaian dengan ART IAI seperti yang telah disampaikan pada poin 9.

12. Masih terkait dengan poin 10 dan poin 11, pada faktanya siapapun yang akan menyelenggarakan Munaslub dan pemilihan Ketua Umum IAI nantinya pasti tetap akan melanggar ART IAI karena waktunya sudah melampaui 3 bulan seperti yang termaktub dalam ART IAI pasal 21 ayat 3a.

Ke 12 poin uraian diatas merupakan sebuah upaya analisa terhadap permasalahan dikaitkan dengan kesesuaian terhadap AD/ART IAI, berupaya menjejak logika berpikir dari sebuah proses pengambilan
keputusan/kesepakatan, mencoba memberikan informasi sejelas mungkin, mencoba mengajak sebanyak mungkin pihak untuk memahami kronologi dan dasar permasalahannya sebelum bersikap. Dengan maksud tidak ingin menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak yang berseberangan dari uraian diatas, Nampak bahwa salah satu titik pentingnya adalah ada banyak kelemahan dalam AD/ART IAI dan ini adalah pekerjaan rumah bersama kita untuk menyempurnakannya.

Maka setelah menelaah poin-poin
diatas, maka kami menyatakan sikap :

1.        Menyatakan keprihatinan mendalam terhadap permasalahan yang terjadi dan menyerukan semua pihak untuk cermat dan arif dalam bersikap.
2.        Menghargai hasil kesepakatan Forkonas dan Maklumat Dewan Kehormatan Nasional, namun masing-masing memiliki kelemahan bila mengacu pada AD/ART IAI.
3.        Mengapresiasi Pernyataan Sikap Anggota IAI, yang menurut kami berdasarkan semangat yang sama dengan kami, namun ada satu poin  yang menurut kami justru tidak sesuai dengan ART IAI dan tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi dan persatuan.
4.        Menyatakan tidak memilih untuk mendukung maupun menolak seluruh pihak yang sedang berseberangan serta opini yang berkembang karena justru mengarah pada kondisi yang dapat memecah belah anggota IAI, serta tidak sesuai dengan semangat rekonsialiasi dan persatuan IAI yang ingin dikedepankan.          
5.        Memahami aspirasi rekan-rekan sejawat untuk segera mendapatkan ketua umum IAI Nasional yang definitif dan memiliki legitimasi berkaitan dengan RUU Arsitek dan Kongres Arcasia 2012 di Bali, namun hal itu tidak serta merta membuat kita melakukan segala upaya yang justru bertentangan dengan AD/ART IAI itu sendiri.
6.        Kami memandang salah satu solusi yang bisa ditempuh, sekaligus dapat mempererat IAI adalah keterlibatan tokoh-tokoh senior IAI, termasuk didalamnya adalah para ‘founding fathers’ IAI. Karenanya kami meminta kepada tokoh-tokoh senior IAI untuk kembali duduk bersama, berbicara dari hati ke hati dengan semangat kesejawatan, persatuan dan rekonsiliasi sebagai bagian dari upaya solutif terhadap permasalahan IAI, dengan melepaskan atribut struktural, ego dan kepentingan pribadi dan golongan.
7.        Menyerukan upaya rekonsialiasi arsitek nasional. Menyerukan Pengurus Daerah/Cabang IAI, Anggota IAI, Dewan Caretaker dan Dewan Kehormatan untuk duduk bersama kembali dengan semangat rekonsiliasi dalam sebuah Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) untuk secara bersama-sama memetakan kembali seluruh permasalahan yang masih mengganjal dari Munas IAI XIII yang lalu, serta mengambil keputusan bersama menyelenggarakan Rakernas dan Munaslub yang sesuai dengan AD/ART IAI.
Hal ini telah sesuai dengan  AD IAI Pasal 22 ayat 1 tentang Musyawarah Khusus, poin a yang menyatakan bahwa “Diselenggarakan untuk membahas perubahan Anggaran Dasar dan masalah khusus lain yang
ditetapkan oleh munas/musda/muscab”

8.        Berpegang teguh pada AD/ART IAI yang berlaku.

Pernyataan sikap ini adalah pernyatan
sikap perseorangan kami sebagai anggota IAI, kami lakukan secara sadar dan tanpa paksaan dengan tujuan sebagai berikut :

1.        Sebagai anggota IAI kami berhak menyuarakan pendapat kami.
2.        Sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam terhadap konflik yang terjadi serta untuk turut memberikan sumbangsih solusi terhadap organisasi IAI.
3.        Agar tidak terjadi prasangka diantara masing-masing anggota tentang mendukung atau tidak mendukung terhadap pihak-pihak yang sedang berseberangan pendapat, yang justru semakin memecah belah dan berlawanan dengan Mukaddimah IAI tahun 1959 serta semangat rekonsiliasi yang ingin dikedepankan.
4.        Menurut kami dalam situasi yang krusial ini dibutuhkan sebuah pernyataan sikap yang merangkul dan mengajak semua insan di IAI untuk secara bersama-sama mencari pemecahan masalah yang tejadi bukan justru malah memperbesar perbedaan.
5.        Kami memandang dan meyakini masih sangat banyak insan dalam keluarga besar IAI yang masih menginginkan IAI utuh dan mereka perlu mendapatkan medium untuk menyatakan aspirasinya.
6.        Dilandasi semangat menjaga hubungan baik kesejawatan yang telah terjalin dengan semua pihak yang saling berseberangan pendapat.
7.        Hubungan baik kesejawatan inilah yang justru menjadi modal social (social capital) terbesar IAI untuk melakukan perubahan yang lebih baik disaat-saat yang krusial ini.

Salam persatuan untuk rekan-rekan arsitek sebangsa dan setanah air ...



---------------------------------------

Dokumen:

https://docs.google.com/open?id=1Gl6dTe2BeDQAAsM1r86DLPJSBSHZx4pF3IPf7fMVEJCBQYahn0dtCJhrO5Sk




0 comments:

Post a Comment